Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

"[Rasio utang] 39% itu sehat. Dianggapnya sehat itu enggak ada utang. Enggak ada, semua negara punya utang," katanya, Jumat (3/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah memang meningkat ketika pandemi Covid-19 sejalan dengan pelebaran defisit APBN. Namun saat ekonomi berangsur pulih dan terjadi boom komoditas, pemerintah melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan agar defisit dan utang mengecil.

Pada momen pandemi pula, lanjutnya, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari PPh orang pribadi, PPh badan, PPN, serta bea masuk dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan diversifikasi portofolio utang pemerintah juga makin optimal. Hal itu misalnya tercermin dari dominasi investor dalam negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.

Sri Mulyani pun menyebut kesehatan utang pemerintah telah diakui oleh berbagai lembaga rating internasional. Misalnya Fitch Ratings yang memberikan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stable pada 14 Desember 2022.

Sampai dengan saat ini, peringkat kredit Indonesia masih terjaga pada peringkat layak investasi (investment grade).

"Kita dipelototi rating agency. Makanya kalau rating kita dibilang positive outlook, itu yang menggambarkan baik-baik saja tadi, sustainable. Kalau ugal-ugalan, enggak mungkin akan positive outlook," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan penerbitan SBN juga menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Menurutnya, profil investor SBN ritel dalam beberapa tahun terakhir makin bervariasi, mulai dari kalangan milenial hingga ibu rumah tangga. (sap)