Reformasi Pajak Harus Menyeluruh, Tidak Hanya di DJP

“Ketika kita bicara pajak dalam konteks suatu negara, itu tidak hanya DJP. Jangan sampai sepotong-sepotong. … Ada DJP, konsultan pajak, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung. Semua harus direformasi,” ujarnya dalam Podcast Cermati di Youtube DJP, dikutip pada Rabu (31/5/2023).

Darussalam mengatakan reformasi pajak menyasar berbagai aspek, seperti kebijakan, hukum, dan administrasi. Oleh karena itulah, banyak institusi atau pihak yang terkait dan seharusnya masuk dalam agenda reformasi.

Sebagai Ketua Umum PERTAPSI, Darussalam menyebut dunia pendidikan juga perlu masuk dalam agenda reformasi. Pasalnya, sistem pendidikan perpajakan menjadi penentu ada atau tidaknya sumber daya manusia (SDM) unggul.

Terlebih, tingkat literasi pajak masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal inilah yang juga berkorelasi dengan masih rendahnya tax ratio Indonesia. Simak pula ‘Optimalkan Penggalian Potensi, Reformasi Pajak Harus Dilakukan’.

“Kalau misalnya sampai hari ini, hanya Direktorat Jenderal Pajak, institusi yang mereformasi, saya yakin refomasi kita enggak tuntas. [Ini] karena [reformasi pajak] tidak dilakukan menyeluruh,” imbuh Darussalam.

Untuk menjalankan reformasi pajak yang menyeluruh tersebut, aspirasi seluruh pihak harus didengarkan. Menurut Darussalam, akseptabilitas publik menjadi aspek penting. Simak ‘Ini Alasan Publik Harus Dilibatkan Saat Penyusunan Aturan Pajak’.

Sebagai informasi, Podcast Cermati kali ini dipandu oleh Annisa Larasati. Simak selengkapnya di sini. (kaw)