Risiko Ketidakpatuhan Pajak Bisa Muncul, Indentifikasi Pakai Ini

“Tax assurance review tidak hanya membahas tax diagnostic review saja, kita melihat bagaimana suatu perusahaan bisa menilai proses administrasi dan manajemen perpajakannya sudah optimal atau belum," ujarnya dalam webinar bertajuk Tax Assurance Reviews to Manage Potential Tax Risks and Request of Information (SP2DK), Rabu (10/3/2021).

Melalui tax assurance review, wajib pajak dapat mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan dirinya sendiri berdasarkan pada cara kerja Ditjen Pajak (DJP) dalam menetapkan profil risiko suatu wajib pajak.

"Kita memotret diri kita sendiri dengan mengadopsi pendekatan yang dilakukan DJP. Melalui kerangka tax assurance review tersebut nantinya akan mencakup prosedur, kontrol, keterkaitan dan ketersedian data, pengujian substansial, dan komunikasi," ujar David.

Dalam aspek prosedur, wajib pajak perlu meneliti prosedur organisasi dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Aspek ini memiliki peran penting dalam upaya memperbaiki prosedur perpajakan pada internal perusahaan.

Pada aspek kontrol, wajib pajak perlu mengidentifikasi adanya mekanisme rekonsiliasi dan ekualisasi untuk kepentingan perpajakan. Dalam aspek ketersediaan data, wajib pajak perlu meneliti apakah data yang dimiliki sudah siap dan tersedia dengan baik dan lengkap untuk kepentingan perpajakan.

"Masalah yang sering terjadi adalah masalah data. Bukan karena wajib pajak tidak patuh tetapi wajib pajak kesulitan menunjukkan data bahwa dia patuh,” imbuhnya.

David mengatakan dengan adanya keterbukaan informasi, DJP menerima data yang melimpah untuk menganalisis risiko kepatuhan wajib pajak. Namun, di sisi lain, wajib pajak masih belum mampu mengolah dan menyajikan data dengan baik.

Dalam aspek pengujian substansial, wajib pajak perlu melakukan pengujian atas setiap transaksi ataupun potensi perpajakannya berdasarkan pada skala risiko.

Dalam aspek komunikasi, wajib pajak perlu mengidentifikasi proses komunikasi perusahaan. Kebijakan dan kewenangan komunikasi eksternal dalam penyampaian materi perpajakan perlu diidentifikasi agar proses penyampaian data tidak terhambat.

"Hambatan dalam penyampaian data bisa memengaruhi proses komunikasi dengan DJP. Bisa saja DJP memandang wajib pajaknya tidak transparan. Jangan sampai seperti itu," katanya.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan webinar kedua dari 4 seri dalam DDTC Tax Week 2021. Untuk mendapat informasi mengenai topik, pembicara, dan laman pendaftaran rangkaian webinar, Anda dapat langsung menyimak pada artikel ‘DDTC Tax Week Digelar! Ada 4 Webinar Pajak Gratis, Mau?’. (kaw)