Sejumlah Dealer Mobil Belum Punya NPWP, Kantor Pajak Gelar Canvassing

“Banyak wajib pajak tidak punya NPWP dengan alasan hanya membuka pos di Kab. Malinau, sedangkan seluruh proses administrasinya, termasuk perpajakan, masih diurus di tempat lain di luar Kab. Malinau,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Minggu (28/8/2022).

Menurut Asnan, alasan tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 22/2021 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Pendirian Kantor Cabang bagi Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Selanjutnya, Asnan bersama tim menemukan salah satu dealer yang belum memiliki NPWP yang terdaftar di Kabupaten Malinau. Kemudian, tim KP2KP Malinau melakukan dialog dengan salah satu pegawai dealer tersebut.

“Untuk urusan administrasi semuanya diurusi oleh kantor yang berada di Balikpapan, disini hanya sebagai tempat pengambilan barang saja,” ujar Rista salah satu pengurus dealer.

Lebih lanjut, Asnan lalu menerangkan perihal Pergub Kalimantan Utara No. 22/2021 bahwa apabila dealer belum memiliki NPWP sendiri maka akan menghambat ekonomi dan pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Malinau.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan semua pajak yang dipotong ataupun dipungut akan masuk ke penerimaan di Balikpapan. Alhasil, dana bagi hasil atas pajak tersebut masuk ke Pemerintah Daerah Balikpapan, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. (rig)