Simak, Sejarah Pajak Anjing di Indonesia

Namun, tahukah kamu jika dahulu di Indonesia sempat ada pengenaan pajak atas kepemilikan anjing? Pengenaan pajak kepemilikan anjing sempat diterapkan Kolonial Belanda ketika berada di Indonesia pada 1906.

Aturan tersebut tertuang dalam Staatsblad atau Lembaran Negara No. 283/1906 beserta perubahannya yang mengatur kewajiban bagi pemilik anjing. Pemilik wajib melaporkan jumlah anjing peliharaan, memberi medali anjing (dog tag), dan membayar pajak.

Belanda juga mengatur soal denda apabila anjing berkeliaran di jalan raya atau tanah lapang tanpa medali atau peneng. Pemerintah kolonial menjelaskan aturan tersebut diberlakukan demi mencegah bahaya penyakit rabies (Hanggoro, 2018).

Ketentuan pajak anjing tersebut nyatanya masih bertahan setelah kemerdekaan Indonesia. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia masih mengenakan pajak atas kepemilikan anjing setidaknya sampai 1990-an.

Berdasarkan UU Darurat No. 11/1957, pajak anjing merupakan wewenang dari daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya). Namun, saat ini pajak anjing sudah tidak lagi berlaku. Daerah yang sempat menerapkan pajak anjing tersebut di antaranya Yogyakarta dan Surakarta.

Ketentuan pajak anjing di Yogyakarta
ATURAN pajak anjing di Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) No. 21/1960 tentang Pajak Anjing. Berdasarkan beleid tersebut, pajak anjing adalah pajak yang dipungut atas pemeliharaan anjing.

Pajak ini dikenakan pada pemilik anjing yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Pajak anjing tersebut dipatok dengan tarif Rp15 untuk anjing biasa dan Rp30 untuk anjing mewah dan harus dibayarkan setiap 1 tahun sekali.

Anjing yang belum berumur 6 bulan dibebaskan dari pajak ini. Pemilik anjing yang telah melunasi pajak anjing akan diberikan surat tanda pembayaran pajak anjing dan tanda logam untuk setiap anjing. Tanda logam itu menyebutkan tahun pajak, nomor urut, dan kata ‘Kotapraja Yogyakarta’.

Wajib pajak harus menjaga tanda logam yang sah senantiasa tergantung pada leher anjingnya. Apabila dalam tahun pajak tanda logam tersebut hilang, wajib pajak dapat memperoleh tanda logam pengzanti dengan membayar Rp5.

Ketentuan Pajak Anjing di Surakarta
KETENTUAN pajak anjing di Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 12/1994 tentang pungutan pajak anjing. Berdasarkankan beleid tersebut, setiap anjing yang dipelihara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dikenakan pajak anjing.

Pajak anjing dikenakan setiap 1 tahun sekali dengan tarif Rp10.000/ekor anjing ras atau Rp2.000/ekor anjing bukan ras. Namun, anjing berumur kurang dari 3 bulan, anjing untuk keperluan dinas oleh alat negara, dan anjing yang semata-mata untuk ilmu pengetahuan, dikecualikan dari pajak ini.

Wajib pajak yang telah membayar pajak anjing akan diberikan Surat Tanda Lunas Pajak (STLP) dan penning. Nanti, penning harus dipasang pada leher anjing yang bersangkutan sehingga dapat dilihat dengan terang dan jelas.

Ketentuan Pajak Anjing di Negara Lain
TIDAK hanya di Indonesia, terdapat pula negara lain yang juga mengenakan pajak atas kepemilikan anjing (dog tax). Salah satu negara yang menerapkan dog tax adalah Jerman. Pajak tersebut bahkan masih berlaku di Jerman hingga saat ini.

Kantor Statistic Federal Jerman menjelaskan dog tax wajib dibayar rutin setiap tahun oleh masyarakat yang memiliki anjing dalam rumah tangga. Setiap negara bagian diberikan kewenangan untuk mengatur pungutan dog tax.

Di Berlin, beban dog tax bagi kepemilikan pertama dipatok €120 per tahun. Apabila ada tambahan anjing maka beban pajak bertambah €180 per tahun untuk setiap tambahan anjing. Sejak reunifikasi Jerman, penerimaan dog tax atau Hundesteuer telah meningkat 3 kali lipat.

Penerimaan dari dog tax makin meningkat selama pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan dog tax mencapai €380,2 juta pada 2020, naik 3% dari tahun sebelumnya senilai €370 juta. Simak “Wah, Sumbangan Pajak atas Kepemilikan Anjing Capai Rp6,6 Triliun”