Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sinergi dengan Kejaksaan, KPP Tingkatkan Penegakan Hukum Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sinergi dengan Kejaksaan, KPP Tingkatkan Penegakan Hukum Perpajakan

Ilustrasi.

TARAKAN, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan melalukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Tarakan pada 13 November 2023 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala KPP Pratama Tarakan Ambar Arum Ari Mulyo menemui Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Adam Saimima. Menurut Ambar, sinergi antara kedua instansi penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang sehat dan berkeadilan.

"Kami percaya kerja sama yang erat dengan Kejaksaan Negeri Tarakan akan memperkuat penegakan hukum perpajakan di wilayah ini," katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Minggu (3/12/2023).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Adam Saimima mengapresiasi kolaborasi antara KPP Pratama Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan. Dia juga menekankan perlunya tindakan tegas dalam menangani kasus perpajakan.

"Kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan, tetapi juga menciptakan kepatuhan wajib pajak secara lebih baik demi kemajuan ekonomi daerah," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi sepakat untuk saling mendukung dalam penanganan kasus perpajakan yang kompleks dan memerlukan pendekatan lintas sektoral.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Tak hanya itu, mereka juga berkomitmen untuk berbagi informasi dan data guna mempercepat proses penegakan hukum.

Kolaborasi antara KPP Pratama Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan ini menjadi langkah untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kpp pratama tarakan, kejaksaan negeri, penegakan hukum, pengawasan, pajak, kepatuhan, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya