Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Sipanji Dongrak Penerimaan Rp150 Juta Per Hari

A+
A-
0
A+
A-
0
Sipanji Dongrak Penerimaan Rp150 Juta Per Hari

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menujukkan aplikasi SimpalBPHTB.

KEPANJEN, DDTCNews – Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah Mandiri atau disebut Sipanji yang diluncurkan oleh Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Jawa Timur, terbukti mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menuturkan aplikasi Sipanji mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. “Sejak kami launching Maret lalu, ada peningkatan kesadaran wajib pajak sampai 60%,” ujarnya, Sabtu (14/9/2019).

Dari persentase tersebut setidaknya terdapat 4.000 wajib pajak badan usaha yang telah melaksanakan pembayaran pajak. Bahkan nilai setoran pajak yang diperoleh bisa berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta per harinya.

Baca Juga: Cuma 3 Bulan Ini! Pemkot Padang Gelar Pemutihan PBB-P2

Lebih lanjut, Purnadi menjelaskan aplikasi Sipanji merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui berapa besaran pajak terutangnya. Selain itu, melalui aplikasi tersebut wajib pajak juga dapat mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran.

Aplikasi yang mulai diluncurkan pada Maret 2019 lalu itu dapat diakses melalui laman Sipanji.id. Adapun aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan usaha seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Melalui aplikasi ini wajib pajak lebih diberikan kemudahan.

”Sebelumnya tingkat kesadaran mereka wajib pajak rendah karena untuk mengetahui berapa tanggungan pajak yang harus dibayar, mereka harus datang dan bertanya dulu ke kantor bapenda,” beber Purnadi.

Baca Juga: Cegah Pajak Bocor, Bandung Barat Pasang 92 Tapping Box di Restoran

Selain Sipanji, Bapenda Kabupaten Malang juga banyak menelurkan inovasi yang memanjankan wajib pajak baik badan usaha maupun orang pribadi. Aplikasi tersebut diantaranya seperti sistem pelayanan pajak bumi dan bangunan (Simpelpbb), dan sistem pendaftaran dan penilaian (Simtani).

Selanjutnya, ada pula sistem pengelolaan data informasi (Simpadi), sistem informasi pengelolaan data informasi (Sipanji), sistem monitoring pajak daerah (Simoni), sistem pelayanan validasi BPHTB (Simpalbphtb) dan surat teguran elektronik atau yang biasa disingkat dengan Segotelik.

Adapun dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019, seperti dilansir radarmalang.id, target pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya dipatok pada angka Rp525 miliar kini meningkat menjadi Rp 625 miliar.

Baca Juga: Cicil Pembayaran PBB, Warga Jakarta Masih Punya Waktu 2 Pekan

Dari besaran itu, Plt Bupati Malang M. Sanusi mengaku akan memaksimalkan pendapatan sektor pajak. Merujuk tahun sebelumnya, perolehan pajak terbesar di Kabupaten Malang didominasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). (MG-nor/Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sipanji, Kabupaten Malang, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Juli 2024 | 17:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Pemkab Rembang Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Kamis, 11 Juli 2024 | 16:00 WIB
UJI MATERIIL

Uji Materiil Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Bisa Beri Keringanan

Kamis, 11 Juli 2024 | 12:30 WIB
UJI MATERIIL

Kemenkeu: Spa Bukan Basic Needs, Layak Dikenai Pajak Lebih Tinggi

berita pilihan

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Catat! Ini 4 Produk Plastik yang Diusulkan Kena Cukai

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Catat! Ada Konsekuensi Jika WP Tak Pinjamkan Dokumen saat Pemeriksaan

Sabtu, 20 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pemungutan Pajak pada Era Kerajaan Sriwijaya

Sabtu, 20 Juli 2024 | 10:30 WIB
KOTA PADANG

Cuma 3 Bulan Ini! Pemkot Padang Gelar Pemutihan PBB-P2

Sabtu, 20 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEMENTERIAN PANRB

Pemerintah Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Bebas dari Praktik Joki

Sabtu, 20 Juli 2024 | 09:30 WIB
FILIPINA

Sempat Tertunda, e-Commerce Filipina Resmi Jadi Pemungut Pajak

Sabtu, 20 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK-NPWP Berlaku Bertahap, DJP Kembali Jamin Soal Keamanan Data

Sabtu, 20 Juli 2024 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

E-Faktur Desktop 4.0 Sudah Bisa Dipakai Malam Ini, Lakukan Update!

Sabtu, 20 Juli 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ajak Publik Investasi SBN, Kemenkeu Jelaskan Soal Tarif Pajak Rendah

Sabtu, 20 Juli 2024 | 08:00 WIB
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Cegah Pajak Bocor, Bandung Barat Pasang 92 Tapping Box di Restoran