Sisir Kompleks Pertokoan, Fiskus Tanya-Tanya Soal Omzet Sampai NPWP

“Data yang dikumpulkan berupa biodata pedagang, status kepemilikan NPWP, nomor telepon, jenis usaha, status kepemilikan bangunan, dan omzet setiap bulan,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Selasa (18/10/2022).

Selain melakukan kegiatan canvassing, lanjut Restu, tim KP2KP Benteng juga memberikan edukasi terkait dengan PPh final UMKM terhadap pengusaha yang sudah memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan kewajiban membayar PPh final UMKM dengan tarif 0,5% apabila omzet wajib pajak orang pribadi sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp500 juta.

"Jika usahawan sudah memiliki NPWP maka ada kewajiban untuk membayar PPh Final UMKM jika omzet sudah melebihi PTKP sebesar Rp500 juta dalam setahun," tuturnya.

Restu juga berharap kegiatan canvassing dan edukasi perpajakan tersebut bisa menambah pemahaman perpajakan bagi wajib pajak sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik pada masa mendatang.

“Pada akhirnya, [pemenuhan kewajiban pajak secara baik] dapat meningkatkan angka penerimaan perpajakan, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik toko baju di Jalan KH Hayyung Martina mengapresiasi kedatangan petugas KP2KP Benteng dalam menjalankan kegiatan canvassing. Dia mengaku belum terlalu memahami penuh kewajiban perpajakan usahawan.

"Terima kasih untuk pegawai dari KP2KP Benteng yang telah datang ke toko saya untuk memberikan edukasi perpajakan kepada saya. Selama ini, belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik karena kurangnya informasi yang saya dapatkan," katanya. (rig)