Soal Bukti Potong, DJP Kirim Email Blast ke Ratusan Ribu Pemberi Kerja

"Ada [email blast yang dikirimkan] ke 396.622 pemberi kerja yang karyawannya banyak sekali," katanya, dikutip pada Kamis (29/2/2024).

Dwi menuturkan email blast berisi imbauan memberikan bukti potong pajak ini rutin diberikan kepada pemberi kerja setiap tahun. Penerima email blast tersebut bahkan lebih banyak dari tahun lalu sebanyak 320.000 pemberi kerja.

Jika karyawan telah menerima bukti potong, DJP lantas menyarankan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2023.

Sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2016, pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pekerja paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir atau 31 Januari 2024.

Bukti potong diberikan oleh pemberi kerja melalui formulir 1721-A1 (bagi karyawan swasta) atau formulir 1721-A2 (bagi ASN, TNI, dan Polri).

Bukti potong dengan formulir 1721-A1 dibuat dengan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26, sementara formulir 1721-A2 dibuat dengan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah.

Sementara itu, UU KUP mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, SPT disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

Hingga 28 Februari 2024, terdapat 5,4 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2023 atau tumbuh 1,63% ketimbang periode yang sama tahun lalu. SPT Tahunan ini disampaikan oleh 5,24 juta wajib pajak orang pribadi dan 166.266 wajib pajak badan. (rig)