Soal Insentif untuk UMKM dalam PMK 65/2020, Ini Respons Pelaku Usaha

"Buat UMKM, dalam masa pandemi, setiap insentif yang memberikan ruang likuiditas akan dioptimalkan oleh pelaku usaha. Apalagi ini juga untuk jangka pendek," katanya Kamis (11/6/2020).

Ajib menuturkan fasilitas subsidi bunga atau subsidi margin untuk beban kredit UMKM menjadi kebijakan yang ditunggu pelaku usaha. Hal ini juga berlaku untuk 70% anggota Hipmi yang masuk kelompok UMKM. Pelaku usaha akan terbantu dalam mempertahankan bisnis di masa pandemi.

Namun, Ajib menyimpan sejumlah catatan dari beleid ini yang menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Salah satunya terkait masa pemberian insentif yang mulai 1 Mei 2020. Dia menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit melalui POJK No.11/2020 pada Maret 2020.

Ajib menyebutkan untuk UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit via POJK No.11/2020 apakah masih berhak untuk mengakses insentif dalam PMK 65/2020. Jika insentif masih terbuka untuk dimanfaatkan maka plafon kredit mana yang harus diajukan kepada otoritas fiskal, apakah sebelum atau sesudah restrukturisasi.

"Jadi ada beberapa pasal aturan yang memerlukan penerjemahan lebih lanjut lagi karena masih ambigu dan multitafsir, khususnya bagi yang sudah dapat restrukturisasi lewat POJK 11/2020," paparnya.

Sebagai informasi, berdasarkan PMK tersebut, debitur UMKM penerima tambahan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) berhak untuk mendapatkan subsidi bunga program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Seperti diketahui, dalam Pasal 9 ayat (4) PMK 65/2020 diatur mengenai pinjaman sampai dengan Rp500 juta mendapat subsidi 6% selama 3 bulan. Selanjutnya, subsidi sebesar 3% untuk periode 3 bulan selanjutnya.

Sementara itu, untuk pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, mendapat subsidi bunga sebesar 3% untuk 3 bulan dan 2% untuk periode 3 bulan selanjutnya. (kaw)