Soal Penyusunan Aturan Turunan UU HKPD, Ini Kata Sri Mulyani

"Kita tidak ingin waktu meng-introduce aturan baru terus terjadi kevakuman, limbo antara yang lama tak berjalan tapi yang baru tidak lengkap. Tidak boleh di dalam pemerintahan itu ada kekosongan aturan," ujar Sri Mulyani, Kamis (10/3/2022).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan aturan-aturan di bawahnya.

Seperti diketahui, UU HKPD telah diundangkan sejak 5 Januari 2022 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Meski demikian, terdapat waktu yang cukup panjang bagi pemerintah untuk menetapkan aturan teknis.

Sesuai dengan Pasal 192 UU HKPD, peraturan pelaksanaan dari UU HKPD harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Pada Pasal 187 UU HKPD yang mengatur tentang ketentuan peralihan, tertulis perda pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku maksimal 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Tidak hanya itu, ketentuan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) masih tetap berlaku maksimal 3 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Ketentuan PKB, BBNKB, pajak MBLB, beserta opsen dari ketiga jenis pajak tersebut mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan. (kaw)