Soal Pilar 1 OECD, DJP Beberkan Aspek-Aspek yang Belum Selesai Dibahas

"Pembahasannya pun masih baru di tahap awal. Masih membutuhkan waktu untuk bisa dipahami dan disepakati," katanya, Selasa (12/7/2022).

Mekar menuturkan Pilar 1 sesungguhnya ditargetkan selesai dibahas pada tahun ini. Mengingat pembahasan detail teknis Pilar 1 masih berjalan dinamis, seluruh aspek teknis Pilar 1 diperkirakan baru akan rampung pada tahun depan.

Bila pembahasan aspek teknis Pilar 1 sudah selesai, kesepakatan tersebut akan dicantumkan ke dalam multilateral convention (MLC) yang nantinya akan ditandatangani oleh seluruh anggota Inclusive Framework.

"Meskipun ada sebagian negara yang menginginkan bahwa 2 pilar ini diterapkan bersamaan, tetapi sulit dicapai konsensus tersebut mengingat perbedaan model penerapan dari kedua pilar tersebut," ujar Mekar.

Untuk diketahui, Pilar 1 memungkinkan yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh korporasi multinasional meski perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima perusahaan internasional yang tercakup pada Pilar 1.

Korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1 ialah perusahaan dengan pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Sementara itu, Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) akan menjadi landasan dari penerapan pajak korporasi minimum global dengan tarif sebesar 15%.

Pajak minimum global dalam Pilar 2 sudah bisa diimplementasikan oleh setiap yurisdiksi tanpa memerlukan penandatanganan atas MLC seperti Pilar 1.

Pilar 2 juga akan menjadi common approach yang diadopsi oleh negara-negara anggota Inclusive Framework melalui peraturan perpajakan domestiknya masing-masing. (rig)