Sri Mulyani: Berbagai Pengaduan Akan Kami Lindungi

"Upaya yang dilakukan seperti itu [suap, hadiah, imbalan] merusak tidak hanya DJP atau individu. Namun, langkah seperti itu merusak pondasi negara kita," katanya, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani juga meminta wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas seperti amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, dia juga meminta wajib pajak dan konsultan pajak untuk aktif memberi laporan jika menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurutnya, otoritas fiskal membuka banyak saluran pengaduan jika wajib pajak atau masyarakat menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Setidaknya terdapat 3 saluran pengaduan yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Pertama, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Whistleblowing System Kemenkeu yang dapat diakses pada laman wise.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan jika masyarakat memiliki informasi dan ingin melaporkan pegawai Kemenkeu yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Kedua, saluran pengaduan melalui surat elektronik atau email yang dikelola DJP. Wajib pajak dan masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan secara elektronik dengan alamat email di [email protected]. Ketiga, saluran pengaduan melalui Kring Pajak dengan nomor telepon 1500-200.

"Berbagai pengaduan akan kami lindungi. Kami juga berjanji untuk melakukan langkah-langkah di dalam meneliti dan melakukan tindakan korektif apabila terdapat bukti, termasuk untuk kasus yang sedang ditangani KPK," terangnya.

Sri Mulyani menambahkan penyidikan KPK atas kasus dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP juga berasal dari pengaduan masyarakat. Menurutnya, Kemenkeu tetap berkomitmen untuk konsisten dalam menjalankan tugas dan bebas dari praktik korupsi.

"Terima kasih masyarakat yang ikut mengawal dan menjaga Kemenkeu agar kami dapat terus menjalankan tugas dengan baik, kejujuran, dan menjaga integritas," imbuhnya. (kaw)