Sri Mulyani Catat Baru 28 Provinsi yang Sudah Realokasi Anggaran

Sri Mulyani menyebut pelaksanaan realokasi oleh pemerintah daerah akan terus dipantau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah pusat, lanjut Menkeu, berharap realokasi segera dilakukan, sehingga penanganan Corona juga bisa segera diterapkan.

“Kami akan bersama-sama dengan Pak Mendagri untuk bisa meyakinkan bahwa antisipasi di daerah dan pusat akan semakin sinkron," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Sri Mulyani menambahkan realokasi APBN juga dilakukan di level kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, saat ini baru 230 yang telah merealokasikan anggaran untuk Corona.

Menurutnya, pemerintah psuat akan terus memantau pelaksanaan realokasi di semua daerah agar penanganan Corona dapat maksimal. Dia menjamin semua kebijakan penganggaran tersebut akan selalu dilakukan secara hati-hati.

“Kita akan melakukan tadi, rambu-rambu yang dimintakan oleh para Bapak dan ibu sekalian (DPR), untuk kebijakan yang harus prudent, tata kelola yang baik, dan harus ada check and balance, kami sepakat," ujar Menkeu.

Untuk diketahui, realokasi anggaran APBD merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Corona atau Covid-19.

Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Jokowi memerintahkan semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah merevisi anggaran untuk penanganan virus Corona. Pengajuan realokasi anggaran harus diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Secara lebih rinci, Inpres memerintahkan K/L dan Pemda mempercepat pelaksanaan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menangani virus Corona.

Khusus K/L, pelaksanaan realokasi anggaran diminta melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (rig)