Sri Mulyani: Pajak Bukan Instrumen Eksklusif

“Jadi, pajak maupun keuangan negara itu bukan instrumen eksklusif, tetapi dia merupakan instrumen untuk mengelola perekonomian kita,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (24/7/2023).

Dengan konteks tersebut, permasalah mengenai waktu (timing) dan proses perumusan kebijakan tidak berjalan sendiri. Kemenkeu, sambungnya, akan terus berkonsultasi dengan pihak terkait di level internal kabinet dan stakeholder eksternal.

“Ini merupakan suatu mekanisme yang sehat dan kita jaga. Menjaga perekonomian ya harus memang harus bersama-sama, tidak oleh satu pihak saja,” kata Sri Mulyani.

Adapun terkait dengan aturan-aturan terkait dengan UU HPP yang akan dikeluarkan ataupun sudah dirilis, DJP akan melakukan komunikasi dan sosialisasi. Sri Mulyani berharap dengan adanya komunikasi, ada hubungan yang makin baik antara otoritas dan wajib pajak.

“Sehingga akan muncul hubungan yang makin sehat dan baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pembayar pajak. Transparansi serta sistem yang makin predictable juga akan menimbulkan kepercayaan yang makin baik,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)