Sri Mulyani Sebut Pemberian Insentif Pajak Sukses, Ini Alasannya

"Untuk [insentif] pajak kita juga tahun lalu sangat sukses, karena Rp62,8 triliun untuk insentif pajak 2021 itu seluruhnya terealisasi bahkan mencapai 112,6%," katanya, dikutip Kamis (20/1/2022).

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical selama pandemi Covid-19. Dalam periode tersebut, pajak tidak hanya menjadi instrumen penerimaan tetapi juga memberikan insentif kepada masyarakat.

Sepanjang 2021, pemerintah memberikan berbagai insentif yang meliputi PPh Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Sri Mulyani senang berbagai insentif tersebut telah dinikmati banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kelompok yang menikmati insentif itu mulai dari masyarakat umum, UMKM, dan pengusaha besar.

"Despite penerimaan pajak yang kuat tadi, kita masih memberikan insentif yang sangat kuat dinikmati oleh seluruh dunia usaha dan masyarakat," ujarnya.

Memasuki 2022, pemerintah telah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun. Angka tersebut terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program padat karya; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; dukungan UMKM; penyertaan modal negara; kawasan industri; serta memberikan insentif perpajakan. Adapun insentif perpajakan yang telah disetujui pemerintah yakni PPN rumah DTP dan PPnBM mobil DTP. (sap)