Sri Mulyani Sebut yang Dapat Bantuan Harus Tahu Uangnya dari Mana

“Karena masyarakat kita mungkin sering merasakan ‘negara hadir’ itu menjadi dianggapnya hanya Retrorika. Kementerian keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat secara konkret, apa artinya kehadiran negara,” ujarnya, dikutip pada Senin (5/2/2024).

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi di internal perlu diperkuat sehingga mampu menghadirkan Kementerian Keuangan serta operasi keuangan negara dalam satu kesatuan di berbagai wilayah Indonesia.

APBN, sambungnya, ada berbagai aspek. Uang dikumpulkan dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian, belanja bisa dari sisi belanja kementerian/lembaga atau transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian, ada dari sisi pembiayaan (below the line) atau investasi.

Sri Mulyani mengatakan pemahaman pada masyarakat terkait dengan pentingnya keuangan negara perlu terus dibangun. Dengan demikian, masyarakat akan ikuti mengawasi karena rasa saling memiliki keuangan negara.

“Karena mereka kalau yang mampu, membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, pemahaman tersebut akan menciptakan akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara. Dia menegaskan negara ini dibangun dengan suatu perjuangan gotong-royong. Oleh karena itu, kegotong-royongan perlu untuk diperkiat.

“Kita harus terus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)