Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Saat ini, instansi pemerintah melaporkan bukti pemotongan/pemungutan PPN dan PPnBM melalui SPT Masa Unifikasi sesuai dengan PER-17/PJ/2021. Dengan demikian, formulir 1107 PUT 1 tidak diperlukan lagi.

"SPT Masa bagi instansi pemerintah…meliputi SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah," bunyi Pasal 2 ayat (3) PER-17/PJ/2021, dikutip pada Senin (3/10/2022).

SPT Masa Unifikasi digunakan melaporkan pemotongan/pemungutan beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26, dan PPN/PPnBM.

Bukti pemungutan/pelaporan pajak oleh instansi pemerintah dilaporkan kepada DJP menggunakan SPT Masa Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PER-17/PJ/2021 telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 18 Agustus 2021 dan mulai berlaku sejak masa pajak September 2021.

Untuk diketahui, PER-14/PJ/2022 merupakan perdirjen baru yang mengubah format SPT Masa PPN 1107 PUT sekaligus menjadi dasar penggunaan e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022.

Pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pihak lain wajib menggunakan e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022.

Meski demikian, DJP membuka ruang bagi sebagian pemungut untuk menggunakan aplikasi e-SPT versi lama, yaitu bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah yang sebelum berlakunya perdirjen baru telah menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi sebelumnya.

Sebagai informasi, PER-14 PJ/2022 telah ditetapkan pada 14 September 2022 dan mulai berlaku pada masa pajak Oktober 2022. (rig)