Sudah Pakai e-Pbk DJP Online? Ini Fungsi 4 Menu di Dalamnya

“Adapun produk hukum yang diunduh dari aplikasi e-Pbk v.1 merupakan salinan. Wajib pajak dapat meminta dokumen bukti pemindahbukuan asli dengan menghubungi KPP terdaftar,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (25/11/2022).

DJP menjelaskan 4 menu pada aplikasi e-Pbk di DJP Online. Pertama, Dashboard. Dalam menu ini terdapat profil singkat wajib pajak berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, email, serta alamat.

Pada menu ini, ada pula daftar permohonan pemindahbukuan yang telah selesai. Isinya adalah nomor dan tanggal bukti penerimaan surat (BPS), nomor produk hukum, nilai pemindahbukuan, serta beberapa menu aksi.

Adapun beberapa menu aksi itu antara lain sebagai berikut.

• Lihat Bukti Penerimaan Surat (BPS).
• Cetak Permohonan. Pada tampilan permohonan setelah diklik cetak, terdapat barcode pada bawah wajib pajak/wakil wajib pajak yang berisi nomor BPS.
• Ringkasan Hasil. Menu aksi ini memuat ringkasan hasil pemindahbukuan dari dan ke jenis pajak tertentu.
• Cetak Produk Hukum. Menu aksi ini memuat bukti pemindahbukuan (disetujui)/surat penolakan. Adapun penolakan pemindahbukuan adalah surat penolakan pemindahbukuan dengan nomor produk hukum yang berawalan “s-xx” yang disertai alasan penolakannya.

Kedua, Permohonan. Menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Ketiga, Monitoring. Menu ini disediakan untuk melihat status permohonan (diproses/disetujui/ditolak), melihat BPS, melihat detail permohonan (tindak lanjut permohonan), hingga mencetak permohonan.

Jika proses pada menu Monitoring sudah selesai maka akan dipindahkan ke halaman Dashboard sebagai permohonan disetujui/ditolak.

Keempat, Konfirmasi. Menu ini disediakan untuk pengecekan bukti pemindahbukuan yang telah diterima, baik dari permohonan melalui e-Pbk maupun KPP. (kaw)