Sulap Bali Jadi Pusat Wisata Medis, Pengusaha Minta Insentif Pajak

"Kami tidak mengatakan harus dihilangkan pajaknya, tetapi kami berharap ada semacam perhatian berupa insentif pajak," katanya, dikutip pada Kamis (12/8/2021).

Gede menjelaskan jasa pelayanan kesehatan masih tergantung pasokan impor, utamanya pada obat dan alat medis. Dia menyebutkan relaksasi pajak bisa diberikan pemerintah untuk importasi pada dua komoditas barang tersebut.

Komponen obat dan alat medis hingga dimanfaatkan oleh pasien melalui berbagai pungutan pajak. Tahap pertama pembayaran berlaku saat pelaku usaha melakukan impor barang, kemudian berlanjut hingga dimanfaatkan pasien sebagai pungutan pajak atas konsumsi.

Satu-satunya komponen jasa layanan kesehatan yang masih bisa dikontrol adalah biaya jasa konsultasi. Namun, hal tersebut tidak signifikan karena pembentuk utama biaya layanan kesehatan berasal dari obat dan alat medis.

"Itulah yang membuat harga pelayanan kesehatan kita tinggi, sedangkan dari semua komponen layanan kesehatan itu 60% adalah obat dan alat medis," jelasnya.

Gede menambahkan destinasi wisata medis di Bali nantinya tidak hanya akan menyasar turis asing, tetapi juga masyarakat dalam negeri. Hal ini dikarenakan biaya berobat masyarakat Indonesia keluar negeri bisa mencapai Rp160 triliun.

"Jadi selain target warga negara asing, wisatawan nusantara juga menjadi target market dari medical tourism ini," tuturnya seperti dilansir balipost.com. (rig)