Susul SPT Tahunan, Komite Kepatuhan Susun Daftar Pengawasan Prioritas

"Tidak semua kami lakukan secara bersamaan. Kami lakukan secara prioritas berdasarkan risk management yang kami tetapkan," katanya, dikutip pada Rabu (24/5/2023).

Suryo mengatakan daftar prioritas pengawasan wajib pajak akan terus diperbarui berdasarkan data dan situasi terkini. Dalam penyusunan daftar prioritas ini, dipertimbangkan pula kewajiban perpajakan di Indonesia yang berlaku paling lama 5 tahun.

Pembentukan Komite Kepatuhan akan melengkapi implementasi sistem compliance risk management (CRM) untuk melakukan pengawasan wajib pajak. CRM mampu melakukan analisis dan memberikan rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan profil risiko wajib pajak.

Nantinya, analisis dan rekomendasi itu akan ditindaklanjuti Komite Kepatuhan dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

"Karena kami memiliki fase masa daluwarsa 5 tahun, ini kami lakukan secara prioritas," ujarnya.

Hingga 19 Mei 2023, DJP telah menerima 13,49 juta SPT Tahunan atau meningkat 2,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 13,11 juta SPT Tahunan. Angka itu terdiri atas 12,5 juta wajib pajak orang pribadi dan sekitar 990.000 wajib pajak badan. (sap)