Tak Kunjung Bayar Pajak, Rekening WP yang Diblokir Akhirnya Disita

“Turut membantu proses sita adalah Kepala Layanan Bank BCA KCU Matraman dan satu orang saksi dari pihak pemerintahan setempat yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Kebon Manggis,” sebut KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dikutip pada Minggu (9/7/2023).

Penyitaan merupakan bagian dari penagihan aktif yang dilakukan kantor pajak kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya. Sebelum menyita, kantor pajak telah melakukan pengiriman surat teguran, pemblokiran rekening, dan penyampaian surat paksa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan (PPSP), penyitaan ialah tindakan juru sita pajak dengan tujuan untuk menguasai barang penanggung pajak. Hal ini juga dilakukan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak.

Objek Sita

Kegiatan penyitaan ini dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU PPSP. Adapun yang dimaksud dengan barang ialah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Merujuk pada Pasal 14 ayat 1 UU PPSP, penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang ada di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha, atau di tempat lainnya termasuk dalam penguasaan di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Andrei Angga Wardhana mengatakan kantor pajak akan melakukan pemindahbukuan ke rekening kas negara setelah dilakukan tindakan penyitaan.

“Dalam jangka waktu 14 hari, wajib pajak masih dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihannya agar tidak dilakukan pemindahbukuan,” tuturnya.

Menurut Andrei, penyitaan rekening menjadi salah satu upaya tindakan penagihan yang diprioritaskan KPP dalam pencairan tunggakan wajib pajak. Harapannya, wajib pajak dapat segera menyelesaikan utang pajaknya. (rig)