Tanggung Jawab Renteng Pembayaran PPN Bisa Dipenuhi Tanpa Pemeriksaan

"Ada tidak sih ruang untuk mengedepankan self-assessment system dulu? Kalau SKP kan kami datang dan kami periksa lalu ditemukan ada konsumsi yang PPN-nya belum dibayar," katanya dalam Regular Tax Discussion yang digelar oleh IAI, Rabu (29/3/2023).

Pada Pasal 4 ayat (3) PP 44/2022, diatur tanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa dengan melakukan pembayaran PPN yang terutang menggunakan surat setoran pajak (SSP).

Meski tanggung jawab renteng dapat dipenuhi secara self-assessment, lanjut Bill, DJP akan tetap melakukan penagihan kepada pengusaha kena pajak (PKP) penjual barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) terlebih dahulu.

"Kami harus kejar dulu PKP penjualnya. Jangan langsung kepada si pemikulnya. Kami mau Pasal 3A UU PPN dilaksanakan terlebih dahulu," tuturnya.

Seperti diatur dalam Pasal 3A UU PPN, pengusaha berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dengan demikian, kewajiban PKP selaku penanggungjawab PPN akan dikedepankan terlebih dahulu.

"Kalau seandainya penanggungjawab ini [PKP penjual] sudah bisa membuktikan dia memungut, menyetor, dan melapor maka sebetulnya tanggung jawab renteng tidak dapat dilaksanakan," ujar Bill.

Bila seandainya PKP penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, konsumen harus menunjukkan bukti PPN sudah dibayar.

"Kalau bisa menunjukkan buktinya, sesungguhnya tanggung jawab renteng tidak bisa dilaksanakan," kata Bill. (rig)