Termasuk Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Rp95,13 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 20,9% dari alokasi Rp455,62 triliun. Menurutnya, realisasi dana PEN tersebut salah satunya untuk penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Dari segi penanganan kesehatan, [realisasinya] sudah 20% atau Rp24,46 triliun," katanya, dikutip pada Selasa (14/6/2022).

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyediakan anggaran senilai Rp122,54 triliun untuk penanganan kesehatan akibat Covid-19. Dana tersebut utamanya digunakan untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Kemudian, realisasi pada klaster perlindungan sosial senilai Rp55,85 triliun atau 36,1% dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Terakhir, pada klaster penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp14,83 triliun atau 8,3% dari pagu Rp178,32 triliun. Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.

Mengenai insentif perpajakan, pemerintah masih memberikannya untuk mendorong pemulihan dunia usaha. Misalnya melalui PMK 3/2022, diatur perpanjangan 3 jenis insentif pajak hingga Juni 2022.

Ketiga insentif tersebut yakni pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Selain itu, ada insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur PMK 6/2022. (sap)