Tingkatkan Penerimaan Pajak, Begini Saran LPEM UI

"Mungkin [UU HPP] itu menjadi salah alternatif walaupun mungkin not the only policy yang bisa membantu kenaikan [penerimaan pajak], dan mungkin juga butuh beberapa kebijakan lainnya untuk menambah pendapatan pajak," katanya melalui konferensi video, Jumat (4/2/2022).

Jahen menuturkan capaian penerimaan pajak yang tinggi pada 2021 telah efektif menjaga defisit anggaran menjadi 4,65% dari PDB. Realisasi tersebut lebih kecil dari yang diatur dalam UU APBN 2021 mencapai 5,7% dari PDB.

Memasuki 2022, ia berharap tren positif penerimaan pajak dapat terjaga sehingga defisit APBN dapat lebih kecil dari yang direncanakan. Sebab, APBN 2022 menjadi tahun terakhir defisit anggaran di atas 3%, seperti yang diamanatkan UU 2/2020.

Jehan mengingatkan pemerintah untuk berhati hati dalam menyusun strategi keluar dari kebijakan luar biasa semasa pandemi (exit strategy). Menurutnya, keterlibatan pemerintah dan APBN masih akan dibutuhkan dalam menjalankan exit strategy di level daerah.

"Tidak hanya melihat kondisi di level nasional tapi juga exit strategy policy pemerintah harus melihat bagaimana kondisi ekonomi di daerah atau lokal," ujarnya.

Sepanjang 2021, pemerintah mencatat defisit APBN 2021 senilai Rp783,7 triliun atau setara dengan 4,65% dari PDB. Angka itu lebih kecil dari yang direncanakan pemerintah dalam UU APBN 2021, yaitu senilai Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB.

Realisasi defisit yang lebih kecil itu utamanya ditopang penerimaan pajak yang mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara dengan 103,9% dari target Rp1.229,59 triliun. Adapun target defisit APBN 2022 dipatok senilai Rp868 triliun atau 4,85% dari PDB. (rig)