Tugas Bendahara Bertambah, Pegawai Pajak: Solusinya e-Bupot Unifikasi

Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Pajak KPP Pratama Pamekasan Zakky Ramadhani Nurwigantara memaparkan materi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 231/2019.

Dalam sosialisasi tersebut, penyuluh menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta di antaranya terkait dengan makin banyaknya tugas bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Atas pertanyaan tersebut, Zakky menjawab Ditjen Pajak (DJP) telah menyiapkan solusinya, yaitu aplikasi e-bupot unifikasi. Dia menjelaskan bendahara pemerintah dapat menggunakan aplikasi itu untuk membuat bukti potong/pungut, kode billing, hingga lapor SPT.

“Meskipun tugas bendahara bertambah karena berlakunya PMK ini, DJP sudah menyiapkan solusinya lho. Bapak/Ibu sekarang bisa membuat bukti potong/pungut, membuat kode billing, melaporkan SPT hanya dengan satu aplikasi saja, yaitu e-bupot unifikasi,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut, Zakky berharap dapat wajib pajak instansi pemerintah di Kabupaten Sumenep dapat meningkat sehingga kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban menjadi lebih baik. (rig)