Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Turunkan Tingkat Downtime Sistem TIK, Ini Langkah Ditjen Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Turunkan Tingkat Downtime Sistem TIK, Ini Langkah Ditjen Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merancang beberapa rencana aksi untuk menurunkan tingkat downtime sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/3/2022).

Dalam Laporan Kinerja 2021 DJP dinyatakan pengelolaan layanan TIK yang andal salah satunya melalui penyediaan dan pemenuhan serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

“Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK,” tulis DJP dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime di luar waktu layanan TIK serta downtime pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan.

DJP mempunyai tanggung jawab fasilitas pendukung TIK, jaringan yang dikelola DJP, server, aplikasi, dan basis data yang menjadi tanggung jawab Unit TIK DJP. Layanan TIK DJP tersebut meliputi layanan e-filing, e-billing, e-registration, e-faktur, situs www.pajak.go.id, dan e-bupot.

Realisasi tingkat downtime sistem TIK selama 2021 adalah sebesar 0,0001%. Realisasi tingkat downtime TIK tidak melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,10%. Dari 6 aplikasi yang di ukur, gangguan hanya terjadi pada 1 aplikasi, yaitu e-faktur, pada 24 Februari 2021 selama 4 menit.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Selain mengenai kinerja tingkat downtime sistem TIK DJP, ada pula bahasan mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mulai April 2022.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Rencana Aksi

Berdasarkan pada Laporan Kinerja 2021 DJP, ada 5 rekomendasi rencana aksi yang akan dijalankan tahun ini untuk memperbaiki tingkat downtime. Pertama, memindahkan data e-filing ke storage NetApp yang baru. Kedua, melakukan proses switch over aplikasi e-filing, e-billing, e-registration, e-faktur, situs www.pajak.go.id, dan e-bupot.

Ketiga, melaksanakan uji fungsi UPS dan genset data center secara berkala. Keempat, melakukan kegiatan corrective dan preventive maintenance terhadap infrastruktur yang ada. Kelima, pemanfaatan technology cloud service untuk menjaga keberlangsungan layanan. (DDTCNews)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Kenaikan Tarif PPN

DJP masih menyusun 2 peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan teknis terkait PPN. Beleid tersebut juga menjadi aturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP mengamanatkan ketentuan baru PPN, termasuk kenaikan tarif, diterapkan per 1 April 2022.

“Saat ini masih dibahas oleh para pimpinan di kementerian keuangan dalam rapat terbatas dan oleh karena materinya masih dinamis, kami belum dapat memberikan detail ketentuan yang sedang dibahas,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews/Kontan)

Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan

DJP akan mengoptimalkan kolaborasi penegakan hukum pidana dengan penegakan hukum administratif pada tahun ini. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu dari serangkaian upaya untuk menegakkan hukum pidana pajak berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

“DJP juga akan mengoptimalkan kolaborasi penegakan hukum pidana dengan penegakan hukum administratif, antara lain fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak,” tulis DJP dalam laman resminya. Simak ‘DJP Optimalkan Kolaborasi Penegakan Hukum Pidana dan Administratif’. (DDTCNews)

Laporan Hasil Penelitian Wajib Pajak Strategis

Berdasarkan Laporan Kinerja 2021 DJP, total laporan hasil penelitian (LHPt) atas wajib pajak strategis dari account representative (AR) mencapai 461.772 LHPt. Sebanyak 239.881 LHPt merupakan LHPt komprehensif, naik 298% dari tahun sebelumnya 60.127 LHPt.

LHPt yang menjadi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada 2021 mencapai 165.725 LHPt atau 69% dari total LHPt komprehensif. Pada 2020, LHPt yang menjadi SP2DK sebanyak 60.127 LHPt atau 82%. Simak ‘Banyak Penelitian Atas Wajib Pajak Tak Jadi SP2DK, Ini Kata DJP’. (DDTCNews)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Pemberian Insentif di IKN

Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menjelaskan kepala otorita IKN memegang kendali perizinan investasi dan kemudahan berusaha. Pemberian izin mengakomodasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemdasus IKN.

Terkait dengan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kepala otorita IKN tidak memberikan langsung. Kepala otorita IKN hanya mengajukan atau merekomendasikan stimulus kepada pemerintah pusat sebagai salah satu pemanis untuk mengundang investor. (Bisnis Indonesia)

SBN Khusus PPS

Pemerintah melalui Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) senilai Rp46,35 miliar dan US$650.000.

Baca Juga: Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Deni Ridwan menilai penerbitan SBN melalui transaksi private placement untuk peserta PPS mendapat respons positif sejalan dengan kebutuhan dari investor. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, sistem TIK, teknologi informasi, Ditjen Pajak, DJP, downtime

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya