UMKM Diminta Lapor Pajak dari Rumah, Perhatikan Omzet Tak Kena Pajak

"Petugas datang langsung ke tempat usaha atau kediaman wajib pajak. Tujuannya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Kabupaten Boalemo," ujar Pelaksana KP2KP Tilamuta Elrandi Gunarsya dilansir pajak.go.id, Rabu (7/9/2022).

Petugas kemudian memberikan asisten pengisian SPT Tahunan kepada pelaku UMKM, termasuk tahap-tahapannya dan cara menghitung pajak terutang. Petugas juga tidak lupa mengingatkan cara memasukkan informasi soal omzet usaha untuk kemudian mendapatkan pajak terutang.

"Setelah menghitung pajaknya, Ibu bisa langsung membuatkan kode pembayarannya dengan cara membuat sendiri, bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, ataupun bisa menghubungi Whatsapp KP2KP Tilamuta," jelas Elrandi.

Petugas juga mengingatkan adanya kebijakan batas omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta per tahun. Jika memang omzetnya tidak melebihi Rp500 juta per tahun maka kewajiban penyoran pajak atas pelaku UMKM digugurkan selama tahun berjalan.

Sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet Rp500 juta ke bawah tidak dikenai PPh final 0,5%. Wajib pajak dalam kelompok ini juga tidak perlu melaporkan SPT Masa secara bulanan.

Kendati begitu, DJP tetap mengimbau WP orang pribadi UMKM melakukan pencatatan keuangan secara mandiri. Hal ini untuk mengetahui kapan omzet dalam setahun sudah menyentuh Rp500 juta. Dengan begitu, wajib pajak perlu membayarkan PPh final UMKM 0,5% secara bulanan begitu omzetnya sudah melebihi Rp500 juta.

Elrandi menambahkan, pajak yang disetorkan ke kas negara pada akhirnya akan dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri. Kegiatan bimbingan teknis pelaporan SPT Tahunan ini akan dilakukan secara rutin ke depannya untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak, khususnya para usahawan, di lingkungan Kecamatan Tilamuta. (sap)