WHO: Konsumsi Rokok Elektrik Perlu Dikendalikan, Bisa Lewat Cukai

"Saya mendesak negara-negara menerapkan langkah-langkah ketat untuk mencegah penggunaan nikotin demi melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja," katanya, dikutip pada Sabtu (23/12/2023).

Ghebreyesus mengatakan negara perlu melakukan langkah yang mendesak untuk mencegah penggunaan rokok elektrik dan melawan kecanduan nikotin. Menurutnya, negara dapat melarang penjualan rokok elektrik yang diikuti dengan upaya pengawasan dan penguatan penegakan hukum.

Sementara apabila suatu negara mengizinkan komersialisasi melalui produksi, impor, dan distribusi rokok elektrik, harus diatur agar produk tersebut tidak menarik dan tidak terjangkau bagi anak-anak. Salah satu caranya, dengan mengenakan cukai.

Dia menjelaskan rokok elektrik bukan solusi mengurangi rokok konvensional. Alasannya, rokok elektrik juga mengandung nikotin sehingga sama-sama berbahaya.

WHO mencatat 34 negara telah melarang penjualan rokok elektrik, sedangkan 88 negara tidak memiliki ketentuan usia minimum untuk membeli rokok elektrik dan 74 negara tidak memiliki peraturan untuk produk tersebut.

Sementara itu, Direktur Promosi Kesehatan WHO Ruediger Krech menyebut kandungan nikotin pada rokok elektrik dapat menyebabkan adiksi dan berbahaya bagi kesehatan. Meskipun dampak kesehatan jangka panjang belum diketahui, zat nikotin disebut dapat menyebabkan kanker serta meningkatkan risiko gangguan jantung dan paru-paru.

Konsumsi rokok elektrik juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan menyebabkan gangguan belajar pada remaja.

"Terdapat peningkatan penggunaan rokok elektrik di kalangan anak-anak dan remaja yang mengkhawatirkan, dengan tingkat penggunaan yang melebihi orang dewasa di banyak negara," ujarnya.

Di Indonesia, rokok elektrik mulai dikenakan cukai pada 1 Juli 2018. Melalui PMK 193/2021, pemerintah secara khusus mengatur skema tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dari yang semula menjadi bagian dari peraturan tentang tarif cukai hasil tembakau. (sap)