Abaikan Surat Paksa, 3 Truk Milik WP Akhirnya Disita Kantor Pajak

"Wajib pajak telah dilakukan tindakan penagihan dan dipersuasi agar segera membayar. Namun, 7 hari setelah Surat Tagihan Pajak (STP) terbit, PT SJU tidak segera melunasi tunggakan pajaknya," katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (21/11/2023).

Dalam proses penagihan aktif, lanjut Frenly, wajib pajak diberikan surat teguran terlebih dahulu jika utang pajak tidak dilunasi dalam 7 hari setelah STP terbit. Kemudian, wajib pajak diberikan 21 hari untuk melunasi tunggakan setelah diterbikan surat teguran.

Namun, PT SJU nyatanya belum dapat melunasi sehingga diterbitkan Surat Paksa. Setelah itu, dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa disampaikan langsung dan wajib pajak belum melunasi utang maka dilakukan penyitaan terhadap objek yang dikuasai wajib pajak.

"PT SJU masih mengabaikan surat paksa dan kami menyita 2 kendaraan bermotor roda 6 dan 1 kendaran bermotor roda 4 dengan total nilai taksiran sekitar Rp400 juta," jelas Frenly.

Setelah penyitaan tersebut, wajib pajak masih diberikan waktu 14 hari untuk melunasi. Apabila tidak kunjung melunasi maka dilakukan proses lelang. Hasil penjualan dari lelang akan digunakan untuk mengurangi jumlah utang pajak.

Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). (rig)