Ada Insentif Nyasar, Ditjen Pajak Sisir Ulang WP Penerima

"Teman-teman KPP melihat lagi apakah wajib pajak eligible untuk memanfaatkan [insentif] atau tidak. Kalau iya maka mereka akan terus memanfaatkan, kalau tidak maka mereka harus membayar kembali sesuatu yang tidak seharusnya dimanfaatkan," ujar Suryo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9/2021).

Untuk menindaklanjuti temuan BPK, DJP akan melakukan penelitian secara manual atas pemberian insentif pajak tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak kepada wajib pajak pada tahun lalu. Insentif yang dimaksud contohnya adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 50%, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi PPN dipercepat, PPh Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, PPN DTP atas kertas koran, dan insentif pajak lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, terdapat minimal sebesar Rp1,69 triliun realisasi insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan.

BPK memandang permasalahan ini timbul karena DJP masih belum optimal dalam mengadministrasikan informasi pelaksanaan insentif. DJP dipandang tidak optimal dalam melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif dan juga tidak segera menguji pemenuhan persyaratan oleh wajib pajak yang mengajukan insentif.

Dengan adanya temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada DJP untuk memperbaiki sistem pengajuan insentif wajib pajak melalui DJP Online. DJP juga perlu menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas yang telah diajukan oleh wajib pajak dan disetujui oleh DJP.

Atas rekomendasi tersebut, DJP berkomitmen melakukan penyempurnaan sistem pengajuan insentif pada DJP Online. Otoritas juga akan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif. (sap)