Ada Pajak Karbon, Airlangga Harap Ekonomi RI Lebih Berkelanjutan

"Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon. Dengan memakai Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030," katanya, dikutip pada Senin (25/4/2022).

Airlangga menuturkan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon diperlukan untuk menangani perubahan iklim sehingga pada gilirannya dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengenaan pajak karbon telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak karbon direncanakan berjalan mulai Juli 2022, mundur dari rencana awal pada April 2022 karena menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon.

Pada tahap awal, pemberlakuan pajak karbon akan dilakukan pada PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Pajak karbon dikenakan menggunakan mekanisme cap and trade. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme perdagangan karbon yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga secara internasional.

Selain pajak karbon, pemerintah juga menerbitkan Perpres 98/2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Ada pula UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan berbagai undang-undang lintas sektor, termasuk untuk lingkungan hidup dan kehutanan.

"Tujuan utama dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menciptakan kemudahan berbisnis tanpa mengurangi standar, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan," ujar Airlangga. (rig)