Antisipasi Bencana, Sri Mulyani Sebut Peran APBN-APBD Perlu Diperkuat

"Dari sisi Indonesia, kita terus memperkuat peranan APBN untuk mendanai kejadian yang sering tidak bisa kita duga," katanya dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (2/3/2023).

Sri Mulyani mengatakan bencana alam dapat pula menimbulkan bencana keuangan, baik keuangan pribadi masyarakat, keuangan daerah, maupun keuangan negara. Oleh karena itu, dampak dari setiap bencana perlu dimitigasi dengan baik agar efeknya tidak terlalu luas.

Dia menjelaskan terdapat 3 sumber dana penanggulangan bencana. Pertama, APBN dan APBD yang digunakan mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, dana ada dana yang bersumber dari non-APBN antara lain melalui skema pinjaman dan siaga dan implementasi transfer risiko. Ketiga, sumber pendanaan yang berasal dari dana bersama (pooling fund).

Melalui Perpres 75/2021, pemerintah resmi membentuk pooling fund bencana yang dananya berasal dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah. Dana dari pooling fund ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana dari APBN.

Pada APBN 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pooling fund bencana senilai Rp3 triliun dan kembali dialokasikan Rp4,3 triliun dalam APBN 2023.

Sri Mulyani menilai penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana perlu disinergikan sehingga lebih berkelanjutan. Instrumen pembiayaan penanggulangan bencana juga perlu dikombinasikan agar skemanya lebih efektif dan efisien.

"Kalau risiko [bencana] bisa diprofilkan, maka kita bisa mendesain bagaimana menyerap atau meng-absorb risiko ini sehingga kemampuan keuangannya tidak lumpuh pada saat terjadi bencana," ujarnya. (sap)