Artis Pamer Saldo Rekening Bank, DJP: Yang Penting Sudah Masuk SPT

“Sebenarnya dari sisi perpajakan tidak ada masalah pesohor pamer saldo rekeningnya ke publik. Yang penting mereka sudah melaporkan saldo rekening tersebut sebagai harta dan penghasilan yang menjadi sumber akumulasi saldo tersebut dalam SPT Tahunan mereka,” jelasnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti proses perumusan omnibus law perpajakan. Salah satu yang masih mendapat sorotan adalah terkait dengan rasionalisasi pajak daerah yang akan menyentuh ranah Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Inklusi Kesadaran Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama meminta agar para artis dan influencer bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. Para pesohor tersebut diharapkan juga menjadi bagian dari program inklusi kesadaran pajak.

“Jadi imbauannya, para pesohor tersebut selain berpenghasilan tinggi, juga harus menjadi contoh untuk menjadi warga masyarakat yang patuh dan taat pajak,” kata Hestu.

• Di Atas PTKP

DJP juga bisa mengecek penghasilan dari saldo rekening keuangan yang diterima secara otomatis atau lewat permintaan informasi, bukti, atau keterangan langsung ke bank. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan perpajakan.

“Kalau penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib daftar dan membayar pajak penghasilan,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

• Tidak Mempersulit Investor

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penataan ulang pajak daerah yang akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan masih akan dibicarakan bersama pemda.

“Intinya memberikan kemudahan, tidak ada lagi pemungutan pajak berganda dan investor tidak akan dipersulit,” katanya.

Sebelum muncul rencana omnibus law, Kementerian Keuangan sebenarnya telah menyiapkan draf revisi UU PDRD. Ada beberapa poin utama yang akan masuk, salah satunya adalah pemangkasan retribusi dari 32 menjadi 9 jenis.

• Revisi DNI

Kemenko Perekonomian masih dalam proses finalisasi revisi atas Peraturan Presiden No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Adapun yang termasuk dalam kajian pemerintah dalam proses tersebut antara lain terkait dengan berkurangnya bidang usaha yang tertutup untuk penamaman modal dari 20 menjadi 6 bidang usaha.

Sebanyak 6 bidang usaha yang disisakan dalam daftar bidang usaha tertutup untuk penamaman modal pun merupakan bidang usaha yang selama ini dilarang di Indonesia seperti budidaya ganja dan perjudian, serta usaha yang dilarang sesuai dengan konvensi internasional. (kaw)