Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengubah ketentuan penyusutan aset tidak berwujud yang memungkinkan pengusaha melakukan klaim pajak hingga AU$170 juta atau Rp1,73 miliar.

Frydenberg mengatakan aset yang dapat disusutkan nilainya termasuk perangkat lunak, lisensi, dan hak cipta. Dia berharap kebijakan tersebut dapat meringankan arus kas atau menambah modal pelaku usaha.

"Aturan ini juga bagian dari rencana kami menjadikan Australia sebagai ekonomi digital terkemuka pada 2030. Kami ingin bisnis Australia memanfaatkan percepatan digitalisasi ekonomi yang terjadi selama pandemi ini," katanya, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Frydenberg menuturkan pelaku bisnis Australia menghabiskan lebih banyak dana untuk perangkat lunak selama 2020 ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal itu utamanya disebabkan pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan ekonomi beralih dari konvensional menjadi serba digital.

Pemerintah pun khawatir aturan penyusutan aset yang sebelumnya berlaku tak cukup mencerminkan perubahan teknologi yang cepat lantaran pelaku bisnis baru bisa mengklaim pengurangan setelah aset tidak lagi bernilai.

Dalam hitungan Frydenberg, depresiasi nilai aset di bidang teknologi digital cenderung lebih cepat ketimbang sektor lain, seperti pertanian. Untuk itu, ketentuan soal penyusutan aset perlu direvisi agar pengusaha tidak segan berinvestasi pada teknologi.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Biro Statistik Australia mencatat secara keseluruhan biaya yang dihabiskan untuk membeli perangkat lunak pada 2020 mencapai AU$18,4 miliar. Angka itu naik dari posisi 2019 senilai AU$18 miliar, AU$17 miliar pada 2018, dan AU$15,75 miliar pada 2017.

Data dari otoritas pajak Australia juga menunjukkan sekitar 25.000 bisnis mengeklaim pengurangan sekitar AU$75 miliar dalam periode lima tahun atau sejak 2016-2017 hingga akhir 2020-2021.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Dewan Teknologi Australia Kate Pounder menilai perusahaan lokal cenderung masih tertinggal dalam berinvestasi dalam aset tidak berwujud, ketimbang perusahaan asing.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Menurut penelitian Accenture, perusahaan Australia berinvestasi 30% lebih sedikit untuk teknologi dan informatika daripada pengusaha di Kanada.

"Aset tidak berwujud akan membuat pangsa investasi pada bisnis meningkat. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah akan memastikan harapan peningkatan teknologi tercapai mengingat ada berbagai model bisnis yang berbeda untuk perangkat lunak," ujarnya seperti dilansir afr.com. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : australia, ekonomi digital, aset tidak berwujud, peraturan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya