Awas, PMO Kartu Prakerja Gandeng Kejaksaan untuk Tindak Kecurangan

Rudy mengatakan Pasal 31C Perpres 76/2020 menyebut penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan tersebut kepada negara.

Syarat penerima bantuan itu seperti warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, serta tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang menerima.

Kelompok yang dilarang menerima kartu prakerja itu meliputi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN/BUMD.

Pemerintah memberikan waktu pengembalian uang oleh para penerima kartu prakerja yang tak sesuai ketentuan tersebut selama 60 hari. Jika perintah itu tidak dipenuhi, PMO Kartu Prakerja akan melakukan gugatan ganti rugi.

Sementara Pasal 31D memuat ketentuan jika penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi. Pada peserta yang terbukti curang tersebut, PMO akan mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan semua ketentuan tersebut, Rudy menyebut kerja sama dengan Kejaksaan Agung sangat penting untuk memastikan penyaluran kartu prakerja tepat sasaran. Pemerintah memprioritaskan penerima kartu prakerja adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan sosial (bansos).

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan Kejaksaan memiliki 3 lingkup kegiatan dalam kerja sama tersebut. Pertama, pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili PMO, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Kedua, memberikan pertimbangan hukum dan/atau pendampingan hukum atas permintaan PMO. Ketiga, jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara bertugas memberikan bantuan kepada PMO atas tindakan hukum lainnya.

Adapun bantuan yang dimaksud adalah pemberian jasa hukum serta penegakan kewibawaan pemerintah sebagai negosiator/mediator atau fasilitator jika terjadi perselisihan antara lembaga negara/instansi pemerintah atas dasar permintaan dari PMO. (kaw)