Bagaimana Ketentuan Pengenaan Cukai Atas Minuman Gula Kemasan?

Dalam perinciannya, pemerintah ikut memasukkan target penerimaan cukai dari produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK). Target untuk cukai MDBK ditetapkan senilai Rp3,08 triliun.

UU Cukai sebenarnya telah lebih dulu mengatur bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial sehingga harus dibatasi peredaran dan pemakaiannya. Dalam konteks ini, MBDK dapat menimbulkan persoalan kesehatan bagi konsumennya.

Selain itu, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga membuat proses ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) menjadi lebih mudah. UU HPP mengatur bahwa penambahan atau pengurangan objek cukai cukup diatur dalam peraturan pemerintah (PP) setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan APBN.

Lantas, terkait dengan pengenaan cukai atas MDBK, apa yang melatarbelakangi pemerintah melakukan ekstensifikasi cukai ini? Seperti apa rencana dan desain pengenaan cukai atas MDBK?

Lalu, kira-kira bagaimana dampak dari pengenaan cukai terhadap perekonomian Indonesia ke depannya?

Yang jelas, kita perlu bersiap-siap bila penambahan barang kena cukai ini diimplementasikan oleh pemerintah. Konsekuensinya, harga minuman bergula dalam kemasan seperti teh kemasan, sirop, soda, kopi kemasan, dan lain sebagainya berpotensi akan naik.

Temukan jawaban lebih mendalam serta informasi menarik lainnya dalam episode Ada Apa Dengan Pajak yang dapat disaksikan dalam YouTube melalui link berikut:

https://youtu.be/CjNxFFIR_3Q

Yuk, kita belajar pajak bersama DDTC Academy! Belajar pajak jadi lebih mudah dan menyenangkan.

Jangan lupa subscribe channel YouTube DDTC Indonesia dan follow juga Instagram DDTC Academy untuk memperoleh informasi dan konten video menarik seputar perpajakan! (sap)