Bahas Perpajakan Indonesia, Intact UK Kumpulkan Akademisi dan Praktisi

Arifin menyampaikan materi tentang sejarah panjang reformasi perpajakan di Indonesia serta peluang dan tantangan yang dihadapi otoritas. Pandemi Covid-19 telah memberi tekanan pada ruang fiskal sehingga rasio pajak turun drastis pada 2020 atau tercatat sebesar 8,33%.

“Meskipun angka ini sempat meningkat di 2 tahun setelahnya hingga 9,55%, nilai ini diproyeksikan akan berfluktuasi di tahun 2023 di kisaran 9,30%-9,59% dengan mempertimbangkan normalisasi harga komoditas di tahun ini,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Intact UK.

Dalam acara yang berlangsung di York University pada Jumat (10/3/2023) tersebut, Arifin mengatakan selain faktor harga komoditas, ada tantangan terkait dengan kepercayaan publik. Menurutnya, isu kepatuhan pajak makin perlu diperhatikan.

Otoritas perlu menyeimbangkan 2 hal untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama, peningkatan kapasitas internal (organisasi, sumber daya manusia, dan sistem). Kedua, manajemen faktor-faktor eksternal, seperti dinamika perkembangan ekonomi serta persepsi dan kepercayaan publik.

Arifin mengatakan dari sejumlah survei yang telah dilakukan, ketidakpatuhan disebabkan karena masih adanya celah dalam peraturan perpajakan. Selain itu, ada persepsi mengenai keterbatasan otoritas dalam mengungkap penghasilan sebenernya dari wajib pajak.

Neil Lunt, Head of MPA CASPPER sekaligus Associate Dean dari School for Business and Society University of York menyampaikan terima kasih atas pemaparan yang komprehensif menyangkut big data, evidenced-based policy, perubahan perilaku, dan desain kebijakan.

Ketua Intact UK Bagus Suyanto juga turut mengapresiasi kegiatan kolaborasi perdana dengan salah satu kampus terbaik di Inggris dan Indonesia, yaitu University of York dan Universitas Indonesia. Menurutnya, diskursus perpajakan menjadi makin krusial untuk merekatkan kontrak sosial antara negara dan warganya.

“Sebagai satu-satunya pusat studi perpajakan Indonesia di Britania Raya, Intact UK akan terus mendorong pengarusutamaan diskusi perpajakan dan keuangan publik melalui platform diskusi akademis yang sehat, independen, dan berimbang,” katanya. (kaw)