Bea Masuk Produk Digital Dibahas di WTO, Begini Sikap Indonesia

"Untuk Indonesia yang merupakan negara konsumen, tentunya sangat berharap [produk digital] bisa dikenakan bea masuk," katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023).

Aflah menuturkan Indonesia termasuk dalam barisan negara yang mendorong penetapan produk digital sebagai barang sehingga atas impornya perlu dikenakan bea masuk. Indonesia pun selangkah lebih maju karena dapat meyakinkan transmisi elektronik adalah barang.

Saat ini, pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk barang digital walaupun bertarif 0%. Ketentuan itu tertuang dalam PMK 17/2018, yang di dalamnya memuat uraian barang peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik.

Barang yang masuk dalam kelompok tersebut meliputi peranti lunak sistem operasi; peranti lunak aplikasi multimedia (audio, video, atau audio visual); data pendukung atau penggerak sistem permesinan; serta peranti lunak dan barang digital lainnya.

Dengan proses pembahasan yang masih panjang, Aflah menilai penerapan bea masuk pada produk digital bukan hal mudah. Indonesia bersama negara konsumen lainnya pun perlu berupaya lebih keras sehingga dapat dicapai kesepakatan mengenai persoalan tersebut di WTO.

"Harus dipastikan nanti penerapannya tepat sasaran sehingga di tahap awal kita harus meyakinkan ini termasuk barang yang terkena bea masuk," ujarnya.

Aflah menambahkan DJBC juga belum melakukan simulasi mengenai potensi penerimaan negara jika barang digital dikenakan bea masuk di atas 0%.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-13 pada 2022, disepakati perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk atas produk digital. Pembahasan mengenai pengenaan bea masuk tersebut pun bakal akan berlanjut pada KTM WTO tahun ini.

Pencabutan moratorium bea masuk atas produk digital akan tergantung pada negosiasi yang terjalin hingga akhir tahun ini. Apabila KTM tidak dilaksanakan hingga Desember 2023, moratorium pengenaan bea masuk akan berakhir pada Maret 2024. (rig)