Bendahara Hadapi Kendala Soal Pajak Dana Desa, Fiskus Berikan Saran

“Pada saat bersamaan, tim KPP Pratama Tolitoli juga melakukan konfirmasi beberapa data terkait dengan penyetoran pajak yang dilakukan oleh desa tersebut,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (16/5/2023).

Andri menjelaskan bendahara desa perlu memahami betul kewajiban pajak dana desa yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Bendahara dapat membedakan mana yang menjadi objek pajak dan mana yang tidak, serta penerapan aturan perpajakan yang sesuai dengan objeknya,” tuturnya.

Andri juga memberikan beberapa saran kepada bendahara desa terkait dengan pengelolaan pajak dana desa. Pertama, bendahara perlu menertibkan administrasinya seperti perincian kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa.

Kedua, apabila ada kebingungan dalam penggunaan tarif maka bendahara dapat berkonsultasi melalui WhatsApp KPP Pratama Tolitoli ataupun AR sehingga lebih jelas.

"Contoh, dalam transaksi yang menggunakan dana desa tidak melebihi Rp2 juta pada bulan dan toko yang sama maka tidak perlu dikenakan PPN dan PPh 22. Transaksi itu dapat dibuktikan dengan RAB Dana Desa sehingga tidak perlu dikenakan pajak,'' ujar Andri.

KPP, lanjut Andri, berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola pajak dana desa. Jika transaksi tersebut telah diselesaikan diharapkan segera menyetorkan langsung pajaknya dan jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu akhir tahun.

Sementara itu, Kepala Desa Mendaan Arif Maruna mengakui pemerintah desa menghadapi beberapa masalah terkait dengan pajak desa. Misal, dalam menentukan kegiatan yang perlu dikenakan pajak atau tidak.

Selain itu, lanjut Arif, terdapat juga kegiatan yang saat ini masih berlangsung sehingga masih belum sempat disetorkan pajaknya. (rig)