Dibantu IMF, Otoritas Ini Bikin Laporan Belanja Perpajakan Perdana

"Laporan diperlukan agar masyarakat mengetahui seberapa banyak jumlah pajak yang tidak dipungut oleh negara," katanya, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Kouchouk menuturkan laporan belanja perpajakan bakal memerinci barang dan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pajak. Selain itu, laporan tersebut juga akan memuat siapa yang mendapatkan manfaat dari pengecualian tersebut.

Menurutnya, laporan belanja perpajakan akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengecualian pajak yang selama ini berlaku sekaligus untuk memperluas basis pajak.

Lebih lanjut, Mesir mendapatkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk menyusun laporan belanja perpajakan dan strategi kebijakan penerimaan jangka menengah.

Menurut Kouchouk, IMF telah membantu Mesir meningkatkan transparansi pajak dan mendorong reformasi institusi untuk meningkatkan penerimaan.

Sementara itu, Direktur Departemen Fiskal IMF Vitor Gaspar menilai strategi kebijakan penerimaan jangka menengah memang diperlukan guna menyinkronkan target penerimaan dan kebutuhan belanja anggaran.

Menurut IMF, reformasi sistem perpajakan di negara berkembang berpotensi memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar 9% dari PDB. Reformasi yang diperlukan antara lain penguatan desain kebijakan pajak serta penghapusan kebijakan belanja perpajakan yang tidak efektif. (rig)