DJP Jawa Timur I Berdialog Soal Pajak dengan Para Pengusaha

"Kami sangat terbuka menerima masukan dari para stakeholder. Aturan pemerintah terkait perpajakan yang sudah ada perlu dikomunikasikan dengan baik agar dapat dipahami serta tuntas dalam implementasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kanwil DJP Jatim I, Jumat (4/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Bhakti Persatuan yang telah berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pembayaran pajak para pengusaha. DJP, sambungnya, terus menerus melakukan perbaikan mutu layanan.

“Salah satunya melalui program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) yang akan beroperasi penuh di tahun 2024,” imbuhnya.

Pembina Yayasan Bhakti Persatuan Alim Markus mengatakan para pengurus dan anggota yayasan akan terus mendukung program pemerintah, termasuk pada bidang pajak.

“Kita tetap dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk pajak ini. Harapannya, pemerintah juga memperhatikan iklim berusaha agar operasi bisnis perusahaan tetap terjaga dengan baik,” kata Alim Markus.

Yayasan Bhakti Persatuan menyampaikan apresiasi atas layanan kantor pajak di Wilayah Surabaya yang telah mengalami peningkatan yang sangat bagus. Adapun Kanwil DJP Jatim I membawahi dan mengkoordinasikan 11 kantor pelayanan pajak (KPP) pratama dan 2 KPP madya di Surabaya.

Dalam acara ini, Sigit didampingi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Bernadette Ning Dijah Prananingrum; Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Budi Susanto; serta Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Fahmi Syuhada.

Kemudian, dari Pengurus Yayasan Bhakti Persatuan, ada Ketua Hermawan Santoso, Dwi Ken Hendrawanto, dan beberapa pengusaha prominen lainnya. (kaw)