Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Efektivitas Paket Ekonomi Diragukan

A+
A-
0
A+
A-
0
Efektivitas Paket Ekonomi Diragukan

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai keraguan masyarakat tentang efektifitas kebijakan ekonomi tersebar di beberapa media cetak Selasa (31/5). Hal ini disebabkan tidak adanya perubahan signifikan dari 12 paket kebijakan yang telah digelontorkan pemerintah. Padahal, tujuan awal dari paket-paket tersebut adalah sebagai bemper dari ancaman perlambatan ekonomi pada tahun 2015 lalu.

Selain itu, berita mengenai penurunan inflasi juga menjadi highlight di beberapa media. Hal ini mungkin berhubungan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi karena tidak efektifnya implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Lantas, bagaimana pendapat Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengenai hal ini? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Selusin Paket Kebijakan Meluncur, Hasilnya Mana?

Sudah satu lusin paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun hasilnya belum cukup memuaskan. Pertumbhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini ternyata lebih rendah dari ekspektasi (hanya 4,92%). Banyak pihak meragukan efektifitas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, efek paket kebijakan ekonomi ini baru akan terasa di kuartal ke II.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem
  • Infasi Mei Rendah Jadi Cermin Ekonomi Lambat

Tren inflasi rendah diperkirakan akan berlanjut hingga Mei 2016. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan rendahnya inflasi disebabkan tekanan harga komoditas hortikultura seperti penurunan harga cabai. Dalam kondisi ekonomi yang melambat, inflasi bisa lebih rendah lagi, begitu pula pertumbuhan ekonomi.

  • Berburu Pajak di Kartu Kredit

Seorang pengusaha papan atas mengungkapkan bahwa para nasabah bank dalam beberapa hari terakhir beramai-ramai membuk kartu kredit di Singapura dan memutuskan menutup kartu kredit di bank tanah air. Pasalnya aturan wajib lapor transaksi kartu kredit yang diatur dalam surat Kemenkeu cq Ditjen Pajak (SE No. S-124/PJ/2016 mengacu pada PMK No. 39/PMK/03/2016) yang membuat para nasabah tidak nyaman.

  • Sistem Keuangan Oke, Fiskal Melambat

Perlambatan konsumsi rumah tangga dan belum bergeraknya sektor swasta menurut BI tidak memengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebaliknya malah berpengaruh besar di sisi fiskal, karena hasil penerimaan pajak jadi menurun.

Baca Juga: Sudah 7 Layanan Resmi Pakai NIK sebagai NPWP, Siap-Siap Bertambah!
  • Panjangnya Rantai Pasok Masih Jadi Kambing Hitam

Pemerintah tak bosan-bosannya menuding panjangnya rantai pasok sebagai penyebab utama melambungnya harga komoditas pangan sehingga lagi-lagi mencuatkan opsi untuk melakukan importasi bahan pangan pokok. Untuk mencapai tingkat harga yang sesuai baik dari sisi produsen utama maupun konsumen, rantai pasok setidaknya harus dipangkas sekitar 60%.

  • Tarif Deklarasi & Repatriasi Dirumuskan

Dalam perkembangan pembahasan, parlemen mengajukan skema tarif yang secara berturut-turut yaitu 5% untuk repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya tarif menjadi 7% untuk WP yang repatriasi dan 15% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.

  • Jokowi Minta 3 Menteri Turunkan Harga Pangan

Jokowi memanggil 3 menterinya pada Senin (30/5) lalu untuk menurunkan harga pangan. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Jokowi memerintahkan ketiga menteri itu untuk ambil langkah strategis untuk menurunkan harga pangan yang melambung.

Baca Juga: Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU
  • Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe memastikan penundaan rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan ini dilakukan karena rendahnya daya bei konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan tahun lalu. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, perlambatan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Juni 2024 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas

Selasa, 11 Juni 2024 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024

Senin, 10 Juni 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

Sabtu, 08 Juni 2024 | 10:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Canggih! DJP Bisa Collect Data Transaksi WP secara Seamless

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya