Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ekonomi Lambat, China Bakal Alokasikan Belanja Perpajakan Lebih Besar

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekonomi Lambat, China Bakal Alokasikan Belanja Perpajakan Lebih Besar

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China berencana mengalokasikan belanja perpajakan pada 2022 lebih besar dari realisasi tahun lalu senilai CNY1,1 triliun atau setara dengan Rp2.500 triliun

Menteri Keuangan Liu Kun mengatakan belanja perpajakan pada tahun ini diberikan dalam bentuk potongan pajak di tengah upaya untuk meningkatkan laju ekonomi yang tengah melambat.

"Saat ini, ekonomi China menghadapi tekanan baru ke bawah sehingga membutuhkan adanya kekuatan kebijakan fiskal yang tepat," katanya seperti dilansir channelnewsasia.com, dikutip pada Senin (28/2/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Liu Kun menjelaskan belanja perpajakan yang melonjak pada tahun ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut. Dia berhadap stimulus fiskal dapat mendongkrak dunia usaha sehingga memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menambahkan pemerintah pusat akan tetap memprioritaskan transfer ke daerah. Transfer ke daerah pada tahun ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan ekonomi dan daerah tertinggal.

"Tahun ini, pemerintah pusat akan secara signifikan meningkatkan ukuran pembayaran transfer, terutama pembayaran transfer umum yang tetap berpihak pada daerah-daerah yang kesulitan ekonomi dan tertinggal," tuturnya.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Di sisi lain, lanjut Liu Kun, pemerintah daerah pada tahun ini juga akan menerbitkan obligasi khusus sejumlah CNY484,4 miliar agar tidak tergantung transfer dari pemerintah pusat. Ini juga merupakan respons atas hilangnya momentum pemulihan ekonomi China pada pertengahan tahun lalu.

Terlebih, China saat ini dihadapkan berbagai masalah utang di sektor properti dan tingginya belanja kesehatan. Kondisi tersebut pada akhirnya memukul indeks kepercayaan konsumen

"Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan benar dan mudah-mudahan itu bisa dicapai tahun ini," jelas Liu Kun. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : china, belanja perpajakan, keringanan pajak, ekonomi, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya