Ekstensifikasi Cukai Diusulkan Tunggu Fase Endemi, Ini Respons DJBC

"Pandemi dan ke depan menuju endemi menjadi salah satu pertimbangan yang tentunya akan dilihat pemerintah, bagaimana perkembangannya sampai dengan tahun ini?" katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Selasa (29/3/2022).

Askolani menuturkan setidaknya tiga faktor yang menjadi pertimbangan. Selain kondisi ekonomi nasional, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan lain yang dilaksanakan pada tahun ini.

Menurutnya, penanganan Covid-19 menjadi kunci bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang cukai. Di sisi lain, pemerintah juga selalu mempertimbangkan kebijakan fiskal lain yang bakal diterapkan tahun ini dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.

Askolani juga menegaskan rencana ekstensifikasi barang kena cukai tidak hanya semata-mata untuk menaikkan penerimaan negara setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan masyarakat.

"Ketiga hal tadi yang akan menentukan implementasi kebijakan ini apakah di tahun 2022 atau kemudian ke tahun ke depan?" ujarnya.

Dalam UU APBN 2022, penerimaan cukai ditargetkan mencapai Rp203,92 triliun, naik 4,3% dari realisasi tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik senilai Rp1,9 triliun dan minuman bergula dalam kemasan Rp1,5 triliun pada tahun ini.

Tarif cukai plastik direncanakan mencapai Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar. Sementara itu, tarif cukai minuman bergula berbervariasi, yaitu Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya memohon pemerintah berhati-hati dalam memilih momentum untuk merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai. Menurut pelaku usaha, ekstensifikasi BKC dapat dilakukan ketika ekonomi sudah pulih sepenuhnya atau setelah terjadi transisi dari pandemi menjadi endemi. (rig)