Hilirisasi Lanjut, Jokowi Jamin Larangan Ekspor Bijih Tambang Meluas

"Hilirisasi industri, meskipun tantangan juga tidak mudah, tetapi terus akan kita teruskan. Kita tidak akan berhenti meskipun digugat, tidak akan berhenti. Sekali lagi tidak akan berhenti," kata Jokowi dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat HIPMI, dikutip pada Selasa (21/2/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih tambang akan terus diperluas. Sebagai informasi, pemerintah telah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020. Pada 2023, pemerintah akan mulai melarang ekspor bijih tembaga dan bauksit.

"Saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel baik bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita setop, kita setop. Yang kita inginkan adalah nilai tambah. Meskipun kita sekarang ini pada proses banding, digugat WTO, tetap akan terus," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hilirisasi terhadap sejumlah komoditas logam yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini sudah terbukti ampuh memberikan keuntungan bagi negara.

Nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi tercatat cukup besar. Berdasarkan data yang diterima Jokowi, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$699 miliar dan membuka lapangan kerja bagi 8,8 juta orang.

"Jangan sekali-kali kita belok, kita takut, karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali," kata Jokowi.

Jokowi pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan gross domestic product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka US$9 triliun hingga US$11 triliun. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga ditargetkan bisa mencapai US$21.000 hingga US$29.000. (sap)