Ini Insentif Perpajakan Kegiatan Hulu Migas dengan Kontrak Gross Split

"Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, kontraktor diberikan fasilitas meliputi pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan," bunyi Pasal 25 ayat (1) huruf a, dikutip pada Selasa (14/2/2023).

Kontraktor juga diberikan fasilitas berupa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak; impor barang kena pajak; pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Kemudian, ada pula insentif tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk, serta pengurangan PBB sebesar 100% dari PBB migas terutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Terhadap insentif perpajakan yang telah diberikan, yang peruntukannya tidak dalam rangka operasi perminyakan, wajib dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pemberian berbagai insentif tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK 67/2020. Pemberian insentif perpajakan berupa PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dilakukan oleh kepala kanwil untuk dan atas nama menteri keuangan.

Insentif perpajakan dalam PP 53/2017 berlaku untuk satu wilayah kerja dan diberikan kepada kontraktor tertentu. Untuk mendapatkan insentif perpajakan tersebut, operator harus mengajukan permohonan secara langsung kepada kepala kanwil melalui KPP tempat operator terdaftar. (sap)