Insentif Perpajakan Migas PP 27/2017 Bisa Dipakai Asal PSC Disesuaikan

"KKKS ... dapat memilih untuk mengikuti ketentuan kontrak kerja (KKS) sama atau melakukan penyesuaian secara keseluruhan dengan ketentuan dalam PP ini dengan menyesuaikan KKS dalam jangka waktu 6 bulan sejak berlakunya PP ini," bunyi Pasal 38A PP 27/2017, dikutip pada Selasa (14/2/2023).

Ketentuan soal batas waktu tersebut berlaku baik untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah menandatangani PSC sebelum berlakunya UU 22/2001 tentang Migas, setelah berlakunya UU Migas, atau KKKS yang menandatangani PSC setelah berlakunya PP 79/2010.

Dengan ketentuan tersebut, pemegang kontrak bagi hasil yang belum menyesuaikan PSC-nya dengan PP 27/2017 'seolah-olah' tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah. Padahal, batas waktu penyesuaian kontrak-kontrak PSC sudah berakhir pada akhir 2017 lalu.

Merespons kendala tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun perubahan atas PP 27/2017 agar lebih mengakomodasi kemudahan berusaha bagi KKKS. Baca 'Genjot Investasi, ESDM Matangkan Revisi PP tentang Perpajakan Migas'.

Dikutip dari laporan Capaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023, revisi atas PP 27/2027 dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi di sektor migas.

SKK Migas mencatat, realisasi investasi pada 2021 lalu berada posisi yang rendah, yakni hanya 21 sumur eksplorasi. Kondisinya kemudian membaik pada 2022 dengan 30 sumur eksplorasi.

Nilai realisasi investasi eksplorasi tahun 2022 sejumlah US$0,8 miliar, meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun 2021 yang senilai US$ 0,6 miliar. (sap)