Jadikan RI Pusat Industri Halal Dunia, Sri Mulyani: Ada Insentif Pajak

"Berkenaan dengan perpajakan, kami memadankan NIK dengan NPWP dan bagi UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp500 juta, maka terbebas dari pajak penghasilan final," katanya dalam Anugerah Adinata Syariah 2023, Jumat (26/5/2023).

Melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), diatur integrasi nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan bakal berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.

Integrasi NIK sebagai NPWP akan memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Selain itu, integrasi ini juga akan mendukung kebijakan satu data Indonesia.

UU HPP juga menyatakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Ketentuan omzet sampai dengan Rp500 juta tidak kena pajak akan memberikan ruang bagi wajib pajak orang pribadi UMKM untuk mengambangkan usaha. Melalui kebijakan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat terus berkembang sehingga mampu membayar pajak lebih besar di masa depan.

Sri Mulyani menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, terutama untuk sektor makanan minuman, fesyen, farmasi dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Selain dari sisi pajak, dukungan pun diberikan melalui kemudahan memperoleh sertifikasi halal.

Kemudian, ada pula dukungan dari sisi pembiayaan melalui keuangan syariah. Keuangan syariah akan terus menawarkan berbagai fitur dan instrumen yang lebih inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

"Harus diakui, Indonesia masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicators. Malaysia adalah ranking pertama dan kita harus bisa ambil posisi itu," ujarnya. (sap)