Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jaga Laju Ekonomi, Otoritas Ini Usulkan Diskon Tarif PPN Diperpanjang

A+
A-
1
A+
A-
1
Jaga Laju Ekonomi, Otoritas Ini Usulkan Diskon Tarif PPN Diperpanjang

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam tengah mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga semester I/2024.

Kemenkeu menilai jangka waktu insentif pajak perlu diperpanjang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari - Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun.

"Usulan pengurangan PPN sebesar 2% diharapkan dapat mendukung dunia usaha dan masyarakat," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Saat ini, Kemenkeu tengah mempelajari dan mengusulkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi tarif pajak, pungutan, dan retribusi pada tahun depan. Salah satu usulannya, pengurangan PPN sebesar 2% pada semester I/2024 atas kelompok barang dan jasa tertentu yang saat ini dikenakan tarif 10%.

Kemenkeu pun menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian lainnya, Kamar Dagang dan Industri Vietnam, serta komite masyarakat kota dan provinsi mengenai usulan kebijakan tersebut.

Kebijakan PPN 8% saat ini juga sedang berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. Adapun PPN bertarif 8% dikenakan atas barang dan jasa yang normalnya dikenakan PPN sebesar 10%, kecuali barang dan jasa tertentu.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Barang dan jasa yang dikecualikan dari tarif 8% yakni layanan telekomunikasi, layanan keuangan dan perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estate, produk logam, produk pertambangan (tidak termasuk batu bara), penyulingan minyak bumi, produk kimia, serta barang dan jasa yang dikenakan pajak penjualan khusus.

Sepanjang Juli hingga September 2023, pengurangan tarif PPN telah memberikan dukungan kepada dunia usaha dan konsumen senilai total VND11,7 triliun atau Rp7,5 triliun.

Selain menurunkan harga pada banyak barang dan jasa, kebijakan ini juga mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehingga mendorong permintaan konsumen.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Seperti dilansir vir.com.vn, pengurangan tarif PPN pertama kali diberlakukan pada 2022. Pada saat itu, realisasi kebijakan pengurangan tarif PPN senilai VND44 triliun atau Rp28,24 triliun yang klaim telah meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa-masa sulit. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, tarif pajak, PPN, pajak, pajak internasional, pertumbuhan ekonomi, ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya